Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 13 orang wartawan dari berbagai media Jepang yang didampingi Kedutaan Besar Jepang untuk RI dan Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia, mengunjungi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 25 Juli 2023.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, kunjungan ini bertujuan agar media-media Jepang dapat secara langsung melihat dan mengumpulkan data informasi progres pembangunan IKN Nusantara. Sekaligus dalam rangka mendorong partisipasi sektor swasta Jepang dalam pembangunan IKN.
Baca Juga
"IKN direncanakan dibangun dengan 70-80 persen dana dari investasi. Melalui kunjungan media ini, kami ingin membuktikan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam membangun IKN dan meyakinkan sektor swasta Jepang untuk ikut berinvestasi di IKN," kata Danis dalam keterangan tertulis, Rabu (26/7/2023).
Advertisement
Danis menyatakan, Indonesia telah melakukan kerja sama dengan Jepang melalui JICA untuk pembangunan IKN. Dengan mendatangkan para ahli/insinyur/arsitek dari Jepang dalam rangka quality assurance untuk memastikan pekerjaan telah memenuhi standar internasional.
"Sekarang kami fokus menjajaki potensi kerja sama dengan Jepang yang berkaitan dengan investasi," imbuhnya.
Dalam kunjungan ke IKN, rombongan media Jepang dilaporkan menengok proyek Bendungan Sepaku Semoi yang progres pembangunannya telah mencapai 93 persen, dengan target impounding Agustus 2023.
Sekaligus melihat Intake Sepaku yang sudah selesai 100 persen, serta lahan IPA yang didanai oleh hibah pemerintah Korea Selatan yang saat ini sedang proses DED.
Â
Titik Nol IKN
Selanjutnya, rombongan mengunjungi Titik Nol IKN, Hunian Pekerja Konstruksi, dan Menara Pandang Jalan Sumbu Kebangsaan Barat untuk melihat progres pembangunan Kawasan Istana Kepresidenan.
"Saat ini kita fokus pada pembangunan tahap 1 sebanyak 39 paket pekerjaan, dimana progres keseluruhannya saat ini mencapai 36 persen. Khusus untuk Kawasan Istana Kepresidenan saat ini sudah 20 persen. Kita targetkan agar bisa diselesaikan dan digunakan pada HUT RI tahun 2024," ujar Danis.
Danis juga memastikan pembangunan IKN tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sesuai konsep forest city. "Kementerian PUPR dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) akan mulai menanam 42.000 pohon di kawasan IKN sekitar 2-3 minggu ke depan," tandasnya.
Advertisement
Mantan PM Britania Raya Tony Blair Siap Endorse Proyek IKN Nusantara
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan mantan Perdana Menteri (PM) Britania Raya, Tony Blair, di Gedung Ali Wardhana, Kementerian koordinator Bidang Perekonomian Jl Lapangan Banteng Timur Jakarta Pusat, Jumat (21/7/2023).
Dalam pertemuan ini Menko Airlangga menjelaskan bahwa salah satu poin penting yang dibicarakan adalah rencana promosi Ibu Kota Nusantara (IKN Nusantara) oleh Tony Blair. Sebelumnya Tony Blair memang sudah berjanji kepada Presiden Joko Widodo (jokowi) bahwa dirinya akan mengendorse pembangunan IKN.Â
"Terkait infrastruktur IKN, beliau dengan kekuatan namanya akan mengendorse dan memberikan kredibility pengembangan investasi di IKN. Karena Tony Blair jadi bagian dari IKN, Sir Tony Blair sampaikan persiapan program kerata api dari pelabuhan, dari airport, ke IKN," kata Airlangga usai pertemuan.
Selain IKN, pertemuan tertutup tersebut juga membahas terkait upaya pemerintah untuk memperkuat digitalisasi melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam program e-government. Penerapan e-government diyakini akan memangkas birokrasi.
"Di mana digitalisasi ini akan terjadi transformasi atau reformasi daripada AI. Analoginya kalau kendaraan di pencet gas di era analog dari 50 kita gas menjadi 60, dari 60 menjadi 70 km. Tapi AI sekali gas di injek langsung 500 mil per hour," ungkap Airlangga Hartarto.
Pertemuan tersebut juga membahas terkait percepatan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA). Tony Blair menilai Pemerintah Indonesia perlu mempertegas kemampuan berpolitik dalam melawan negara Uni Eropa.
"Tony Blair katakan perlu ada tekanan secara politik yang besar, karena tentu negara eu birorkasi besar. Sehingga, beliau saja dari Inggris merasa birokrasinya besar sehingga indonesia perlu extra effort agar target EU CEPA yang diminta di akhir 2023 bisa diselesaikan," tegasnya.